Pelajaran dari Praktik Politik Mahal

Pesta demokrasi terbesar di Indonesia, sebentar lagi akan digelar. Para calon legislatif maupun eksekutif berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri, bahwa merekalah calon wakil rakyatyang pantas menjadi pimpinan. Terkadang terpikir, apakah harus menggunakan cara seperti itu untuk menjadi pemimpin rakyat di negeri ini ? Tidak adakah cara yang lain, yang lebih baik dan tidak membuang banyak biaya ? Tentunya ada cara yang lain jika kita mau.
Praktik politik dengan kampanye besar-besaran di Indonesia menyedot biaya yang cukup besar. Menurut Ketua Umum Partai Matahari Bangsa, Imam Addaruqutni kampanye yang harus dikeluarkan caleg dari partai kecil dan menengah adalah sekitar Rp 400 juta . Sementara caleg dari partai besar dapat menghabiskan hingga lebih dari Rp1 miliar . Jumlah yang cukup besar untuk membuat hal yang lebih bermanfaat untuk rakyat, daripada digunakan untuk proses pemilihan wakil rakyat. Itupun tidak menjamin wakil rakyat yang terpilih bisa menjalankan aspirasi rakyat dengan baik. Dalam kenyataannya justru digunakan sebagai ajang untuk merebut kekuasaan. Wajar jika selama kampanye mereka telah mengeluarkan banyak biaya dan menutup lubang pengeluaran tersebut dengan pendapatan yang akan didapat saat berkuasa. Terlebih kondisi masyarakat Indonesia yang belum memahami profil wakil rakyat. Masih banyak anggapan dari rakyat, bahwa siapapun calon yang memberikan imbalan, maka rakyat akan memprioritaskannya. Paradigma rakyat menyatakan bahwa suara mereka hanya dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai imbalan yang pantas, maka siapa yang memberi uang lebih, maka merekalah yang akan diprioritaskan. Hal ini menjadi peluang besar bagi calon wakil rakyat yang memiliki aset yang cukup besar. Dan lebih bahayanya lagi, jika mereka memiliki kepentingan yang tidak pro rakyat.
Dengan sistem yang ada, masyarakat menilai bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki uang yang cukup besar. Paradigma ini secara tidak langsung akan menggeser anggapan bahwa seharusnya seorang yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang memang memiliki kapasitas yang cukup untuk membawa perubahan yang lebih baik di negeri ini. Paradigma tersebut menciptakan kondisi leadership bias. Artinya, kondisi ini akan dapat mengarahkan pada pemimpin yang salah. Bukan karena kapasitas sebagai seorang pemimpin, akan tetapi justru yang memiliki uanglah yang akan berkuasa.
Di sini, yang menjadi titik tekan adalah sistem yang berlaku. Sistem yang ada, akan mereduksi kesempatan kecil bagi para calon wakil rakyat yang memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Hanya karena kendala kurang populer di kalangan masyarakat, maka potensi kepemimpinan yang lebih baik tertunda. Justru memberikan kesempatan kepada orang dengan popularitas yang tinggi tanpa memperhatikan latar belakang dari calon wakil rakyat.
Indonesia seharusnya mencoba untuk melihat pesta demokrasi yang dilakukan di negara lain. Ambillah, negara di Skandinavia seperti Swedia. Pemilu disana memberikan aturan bahwa dana kampanye dibatasi pada jumlah tertentu. Jika melebihi batas yang telah ditetapkan, maka calon bisa terkena diskualifikasi. Tujuannya adalah agar calon wakil rakyat berlomba-lomba mengeluarkan dana seefektif mungkin dan saling mengawasi antara calon satu dengan yang lain. Kebijakan ini banyak memberikan dampak cukup positif bagi kehidupan politiknya. Misalnya, masyarakat akan teredukasi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang diprioritaskan adalah karena kapasitasnya sebagai pemimpin, bukan materinya.
Pemilu yang sebentar lagi diadakan, tentunya diharapkan bisa mengeluarkan hasil yang cukup memuaskan. Terlepas dari sistem yang sudah diterapkan. Indonesia masih harus banyak belajar dalam banyak hal. Wajar sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, dinamisasi untuk menerapkan sistem yang lebih baik masih dalam pencarian. Semakin cepat akan semakin baik. Karena rakyat negeri ini, sudah cukup lama menunggu kebangkitan negaranya. Padahal, banyak yang menafsirkan bahwa Indonesia akan berpeluang untuk menjadi pemimpin di Asia. Tentunya, hal tersebut tidak menjadi angan-angan saja. Akan tetapi menjadi sebuah realita yang bisa diwujudkan dengan usaha keras bersama. Termasuk sistem demokrasi yang ada. Sistem hanyalah alat bukan tujuan, sehingga bisa dirubah. Sistem yang tepat, akan bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik dan sebaliknya. Tentunya, harapan itu masih ada untuk membawa perubahan di negeri ini. Dengan satu tujuan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: Tri Mukhlison Anugrah (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi )